Ucapankata.com

  Muaro Jambi - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta menghadiri kunjungan agenda strategis nasional kunjungan kerja Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Peresmian Museum Sriwijaya Dharmakirti oleh Menteri Kebudayaan, pada Jum’at, 31 Juli 2026. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka peresmian Museum Sriwijaya Dharmakirti yang berlokasi di Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi, Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kapolres Muaro Jambi, AKBP Bayu Noormansyah, S.H., S.I.K., M.H., memimpin langsung jalannya operasi pengamanan terpadu, untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman, lancar dan kondusif. Guna menjamin keamanan protokol kenegaraan, Polres Muaro Jambi menerapkan sistem pengamanan berlapis dan terpadu. Pengamanan komprehensif ini melibatkan personel gabungan dari Polres Muaro Jambi, Polsek Jaluko dan Polsek Maro Sebo, serta diperkuat oleh dukungan ...

  Muaro Jambi – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi di tingkat nasional. Kabupaten Muaro Jambi berhasil mencatatkan nilai tertinggi di Provinsi Jambi dalam penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026. Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 204 Tahun 2026, Kabupaten Muaro Jambi meraih nilai 90,198 dengan predikat Sangat Baik. Raihan tersebut mengantarkan Muaro Jambi menempati peringkat ke-78 secara nasional sekaligus menjadi daerah dengan nilai terbaik di Provinsi Jambi. Capaian itu mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Ulil Amri. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti meningkatnya kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Meski demikian, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan ...

  Muaro Jambi - Jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyayangkan langkah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Muaro Jambi yang mengeluarkan dua Surat Keputusan (SK) kepengurusan untuk Koperasi Mitra Bersama pada tahun 2025. ​Dualisme legalitas tersebut dinilai memicu perselisihan di internal koperasi dan memperkeruh suasana antaranggota. ​Permasalahan ini bermula ketika pengurus lama di bawah kepemimpinan Efendi digantikan oleh Termizi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) akibat adanya kendala internal.  Masa jabatan Termizi sejatinya baru akan berakhir pada Juni 2026. Namun, dalam perjalanannya, Disperindag Kabupaten Muaro Jambi justru menerbitkan dua SK kepengurusan yang berbeda. ​Di sisi lain, anggota Koperasi Mitra Bersama telah menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diketuai oleh Yakub. Dalam RAT tersebut, sebanyak 90 anggota menyalurkan hak suaranya untuk memilih ketua baru. Hasil pemungutan suara menunjukkan Irwansyah u...

  Muaro Jambi -   Kompleks Situs Sejarah Nasional Candi Muaro Jambi kembali menjadi sorotan tajam di tingkat legislatif, 28/07/2026). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi, Ade Erma Suryani, melayangkan kritik konstruktif terhadap apa yang dinilainya sebagai bentuk degradasi kepedulian dan inkonsistensi langkah strategis dari eksekutif dalam mengelola salah satu mahakarya peradaban Nusantara tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul evaluasi berkala yang dilakukan terhadap efektivitas kebijakan pembangunan daerah dalam mengintegrasikan sektor pariwisata sejarah dan pelestarian cagar budaya. Dalam pandangannya, Candi Muaro Jambi bukan sekadar lanskap pariwisata konvensional, melainkan pusat memori kolektif bangsa sekaligus warisan dunia (World Heritage) yang membutuhkan perlakuan khusus, komitmen fiskal yang memadai, serta sinergi lintas sektoral yang terukur. “Kita dihadapkan pada ironi kultural yang mendalam. Di satu sisi, Candi Mua...

  Muaro Jambi - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Muaro Jambi melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna, Senin 27 Juli 2026, saat membacakan Pendapat Akhir terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan 4 Ranperda lainnya. Usman Halik, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti dua persoalan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. " Tingginya SiLPA Rp94,6 Miliar adalah lampu kuning. Artinya serapan anggaran masih lemah dan kinerja OPD harus dievaluasi menyeluruh. Lebih parah lagi, hingga pertengahan 2026 realisasi belanja modal baru 2,86%. Ini terlalu lambat. Pemerintah harus segera tancap gas agar pembangunan tidak tertunda dan SiLPA tidak membengkak lagi," tegas Usman Halik. Menurut Fraksi PDI Perjuangan, realisasi Pendapatan Daerah 2025 memang bagus di angka Rp1,648 Triliun atau 99,77%. Namun realisasi Belanja Daerah hanya Rp1,575 Triliun atau 94,12%. Kesenjangan ini menunj...

  Muaro Jambi - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi memfasilitasi proses mediasi terkait polemik kepengurusan Koperasi Mitra Bersama Desa Mematang Raman, Kecamatan Kumpeh Ulu. Langkah ini diambil guna mengurai benang kusut dan kejelasan dokumen legalitas dari kepengurusan koperasi tersebut. Dalam forum mediasi tersebut, pihak-pihak terkait memaparkan duduk perkara mengenai proses pengunduran diri, penunjukan Pelaksana Tugas (Plt), hingga pelaksanaan Musyawarah Anggota/Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang memicu perbedaan pemahaman di tingkat pengurus dan anggota. Pihak yang memimpin penjelasannya menegaskan bahwa peran yang dijalankan adalah mengedepankan tata aturan perundang-undangan dan keterbukaan dokumen secara sah, bukan dalam kapasitas mengesahkan kepengurusan tertentu. "Kapasitas kami adalah merespons dan menindaklanjuti dokumen yang masuk sesuai dengan prosedur. Kami bukan lembaga yang mengesahkan, melainkan memastikan tata aturan dalam pemil...

    Muaro Jambi – DPRD Kabupaten Muaro Jambi resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Bukit Baling, Senin (27/7/2026). Pada kesempatan yang sama, dewan juga mengesahkan empat Ranperda strategis lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag., didampingi Wakil Ketua Wiranto dan Jurjani, serta Sekretaris DPRD Edy Salam Mahir. Sidang berlangsung dengan dihadiri unsur pimpinan daerah sebagai wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan agenda pemerintahan. Agenda utama rapat meliputi persetujuan penandatanganan berita acara kesepakatan dan penyampaian pendapat akhir DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, empat Ranperda lainnya turut men...

  Muaro Jambi   – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar sebagai bagian dari skema pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2027. Dana tersebut dipastikan akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dan bukan untuk membiayai belanja pegawai maupun operasional pemerintahan. Rencana tersebut disampaikan Bupati Muaro Jambi saat memaparkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di hadapan DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Menurut Bupati, pinjaman daerah menjadi langkah strategis untuk menutup defisit anggaran sekaligus mempercepat pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. "Pinjaman daerah ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang," ujarnya. Dana pinjaman itu akan diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya guna memperkuat...

  Muaro Jambi - Wakil Bupati Muaro Jambi menghadiri Rapat Kerja DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (14/7/2026) pukul 12.00 WIB di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Rapat kerja ini merupakan bagian dari mekanisme pembahasan Ranperda yang bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan tanggapan dan penjelasan atas berbagai masukan, saran, kritik, serta pertanyaan yang sebelumnya disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD dalam pemandangan umum mereka. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap masukan yang diberikan DPRD merupakan bentuk kemitraan stra...

  muaro Jambi - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD menilai pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025 berjalan cukup baik. Meski demikian, PAN mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Juru Bicara Fraksi PAN, Robinson Sarait menyampaikan realisasi pendapatan daerah mampu melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah dinilai menunjukkan pelaksanaan anggaran yang berjalan sesuai perencanaan. "Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik," ujar Robinson dalam pandangan umum Fraksi PAN terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi PAN juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten yang menyampaikan rancangan perda pertanggungjawaban APBD tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut PAN, hal...

  Muaro Jambi - Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat tersebut digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi dan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesempatan tersebut, Bupati hadir didampingi oleh Wakil Bupati Muaro Jambi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Kehadiran pimpinan daerah secara lengkap menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam membangun sinergi yang kuat bersama DPRD guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Rapat paripurna juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri, unsur P...

  Muaro Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin (13/07/2026). Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua DPRD Wiranti dan Jurjani. Turut mendampingi jalannya persidangan, Sekretaris DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Edy Salam Mahir. Suasana rapat berlangsung khidmat dengan dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah sebagai bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Muaro Jambi pada tahun mendatang. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang mewakili Bupati Muaro Jambi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kejaksaan Negeri, perwakilan Pengadilan Negeri Sengeti, para kepala Organ...

  Muaro Jambi – DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2027). Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Muaro Jambi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta. Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Wiranto dan Wakil Ketua Jurjani, serta Sekretaris DPRD Edy Salam. Sidang paripurna juga dihadiri Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Junaidi H. Mahir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya saat membuka rapat, Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta mengatakan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjaw...

  Muaro Jambi – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi, Wiranto, meninjau langsung lokasi yang menjadi objek pengaduan masyarakat terkait dugaan kejahatan lingkungan dan pengrusakan fasilitas hidrologis publik di Desa Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang dituangkan dalam berita acara tertanggal Selasa, 1 Juli 2026. Berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi, disepakati untuk melakukan pengecekan langsung terhadap aliran sungai yang diduga telah ditutup. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan masyarakat, PT HNI, Perkebunan Atek, DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Camat, Kepala Desa, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dicapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam lima poin tindak lanjut. Pertama, saluran sungai yang saat ini menggunakan gorong-gorong (polong) akan diganti dengan box culvert berukuran lebar 6 meter. Sementara itu, ketinggian...

  Muaro Jambi – Komitmen mengawal aspirasi petani dibuktikan Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi, Wiranto dan Jurjani. Keduanya langsung bertolak ke Jakarta menemui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementerian Pertanian RI untuk memperjuangkan kebutuhan mendesak petani di Desa Mudung. Hasilnya tidak mengecewakan. Pemerintah pusat merespons positif usulan rehabilitasi sawah dan bantuan irigasi perpompaan yang diajukan untuk kelompok tani di Desa Mudung. Kedua program tersebut bahkan masuk dalam daftar prioritas bantuan Ditjen LIP Kementerian Pertanian. Dalam pertemuan itu, Wiranto dan Jurjani menjelaskan bahwa sawah di Desa Mudung masih sangat bergantung pada curah hujan. Saat musim kemarau berkepanjangan, kekeringan tak terhindarkan dan gagal panen menjadi ancaman yang terus menghantui petani. "Irigasi adalah nyawa sawah. Tanpa air, rehabilitasi sawah tidak akan memberikan hasil maksimal. Petani Mudung membutuhkan kepastian ketersediaan air," tegas Wirant...